Komisi C Tekankan Optimalisasi PAD hingga Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya melaporkan hasil pembahasan dan pendalaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 bersama eksekutif.
Modernisasi pasar tradisional
Dimaz menyampaikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai sekitar 94,5 persen dari target, sementara pendapatan transfer terealisasi 95,5 persen. Adapun penerimaan pembiayaan melampaui target hingga 198 persen.
"Angka ini berasal antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman," ujar Dimaz, Kamis (30/4).
Rano Paparkan LKPJ Gubernur di Rapat Paripurna DPRDWakil Ketua Komisi C, Tri Waluyo menambahkan, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi kepada perangkat daerah. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui promosi yang lebih kreatif, serta evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga.
"Komisi C mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset seperti di Gedung Nyi Ageng Serang untuk memastikan tidak ada kekosongan pendapatan daerah di masa depan," ucapnya.
Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) didorong mengidentifikasi potensi retribusi baru tanpa membebani masyarakat. Komisi C juga meminta perbaikan perencanaan pengadaan barang dan jasa agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Di sektor infrastruktur, percepatan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kelurahan Pejagalan serta pelebaran jalan di sejumlah titik dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas warga.
"Komisi C memberikan arahan untuk segera melaksanakan pelebaran jalan guna mengurai penyempitan jalan yang selama ini menghambat mobilitas warga," imbuhnya.
Komisi C juga menyoroti sektor pelayanan publik, mulai dari evaluasi distribusi pangan subsidi, penanganan bau di RDF Rorotan, hingga penertiban bangunan di ruang terbuka hijau.
Pada sektor pendidikan, Komisi C meminta penghapusan retribusi kantin sekolah serta penambahan sekolah negeri di wilayah yang masih kekurangan akses, seperti di Pademangan Timur dan Pademangan Barat.
"Komisi C meminta dengan tegas agar retribusi kantin sekolah dicabut, mengingat para pedagang kantin adalah pelaku usaha kecil yang membantu melayani kebutuhan gizi sekolah anak," tegasnya.
Di bidang transportasi, Komisi C mendorong pengelolaan parkir berbasis digital. Sementara pada sektor sosial dan perumahan, Komisi C menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sosial, penghapusan denda bagi penghuni rusunawa, serta percepatan perbaikan fasilitas dasar.
Sekretaris Komisi C, Ismail turut memberikan catatan terhadap kinerja BUMD. PAM Jaya diminta menekan tingkat kehilangan air (NRW) dan mempercepat rehabilitasi pipa tua. PAL Jaya didorong mempercepat pembangunan infrastruktur pengolahan limbah, sementara Dharma Jaya dan Food Station diminta menjaga stabilitas distribusi pangan.
Selain itu, Pasar Jaya didorong menata pedagang kaki lima dan memodernisasi pasar.
"Kemudian menjalin mitra investasi strategis untuk memodernisasi pasar tradisional menjadi pasar modern yang terintegrasi," tegas Ismail.
Bank Jakarta, tambah Ismail, diminta mempercepat transformasi digital, sementara Transjakarta dan MRT Jakarta didorong meningkatkan kualitas layanan serta keterbukaan informasi. Jakpro pun diminta memastikan pengelolaan aset strategis berjalan optimal.
Komisi C menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, efektivitas belanja, serta kualitas pelayanan publik di ibu kota.
"Komisi C menginstruksikan kepada seluruh jajaran direksi BUMD untuk menuntaskan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya guna mencapai opini laporan keuangan yang bersih tanpa catatan," tandas Ismail.
